Kondisi infrastruktur Indonesia tentunya akan menjadi sorotan khusus bagi Presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo. Pembenahan infrastuktur telah menjadi prioritas dan persyaratan mutlak bagi peningkatan ekonomi Indonesia ke depan. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan suatu sarana infrastruktur khususnya transportasi yang menghubungkan antar kawasan dari Barat sampai Timur.
Untuk mencapai sarana transportasi yang terhubung dan terintegrasi secara nasional memang diperlukan konsep yang jelas dan pastinya membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang besar. Tingginya kebutuhan biaya pembangunan sektor transportasi, tidak diikuti oleh kemampuan yang cukup dari pemerintah untuk menyediakan sumber pendanaan bagi pembangunannya, hal ini terjadi sejak era kepresidenan Soekarno sampai era Presiden SBY.
Setelah diberlakukan kebijakan otonomi daerah, pembangunan sarana infrastruktur bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kawasan Indonesia Barat memiliki tingkat percepatan pembangunan infrastruktur khususnya transportasi yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan Indonesia Timur, sehingga menimbulkan ketimpangan. Dampak dari ketimpangan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur menyebabkan beberapa hal antara lain : biaya ekonomi yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, kurang daya saing dan akses daerah menjadi sulit.
Namun demikian perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur khususnya sektor transportasi terhadap Kawasan Indonesia Timur perlahan-lahan meningkat dan menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Data dari BPS menunjukkan tren investasi infrastruktur yang dianggarkan dalam APBN di Indonesia pada keseluruhan mengalami peningkatan. Dalam APBN 2012 dana yang dianggarkan untuk infrastruktur sebesar Rp174,9 triliun sedangkan dalam APBN 2013 sebesar Rp. 201,3 triliun. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah melihat bahwa investasi infrastruktur dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.
Sebagai negara kepulauan salah satu ide Jokowi mengenai pembangunan sektor transportasi adalah integrasi antar pulau dengan konsep pembangunan Jalan Tol Laut. Pembangunan Jalan Tol Laut mendapatkan respon yang positif dari masyarakat khusus kawasan Timur Indonesia.
Membangun tol laut bukan berarti membuat jalan tol di atas laut selayaknya jalan bebas hambatan di darat. Pembangunan jalan tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan melakukan pembangunan pelabuhan di pulau-pulau atau deep sea port. Sehingga konektivitas antar pulau dapat berfungsi dan terjadi kegiatan perekonomian antar daerah.
Bagi Jokowi pembangunan infrasktruktur khususnya sektor transportasi yang jomplang antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi penyebab utama terjadinya disparitas harga komoditas dan produk lainnya.
Keseriusan pemerintahan dibawah Presiden terpilih Jokowi dalam melakukan pembangunan infrastruktur khususnya sektor transportasi telah mengatasi permasalahan masyarakat Indonesia Timur khususnya. Jika hal ini terealisasi nantinya Indonesia memiliki rangkaian sarana transportasi yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Indonesia Timur akan memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, mengejar ketertinggalan daerah lainnya di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar