Pemerintah pusat dinilai gagal dalam pengembangan bidang ekonomi terutama menyambut perdagangan bebas 2015, bidang pendidikan, maupun politik. Ketimpangan dalam pembangunan begitu menonjol antara barat dan timur Indonesia.
Demikian sikap politik Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), yang dicetuskan dalam rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kegiatan ini berlangsung pada 22 - 29 Maret 2014.
Rakernas tersebut melahirkan 15 rekomendasi. Salah satunya, PMKRI menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah di daerah Indonesia barat dan timur. PMKRI menilai, pemerintah masih lebih mementingkan pembangunan kawasan barat dan mengabaikan kawasan timur Indonesia.
PMKRI juga mengkaji sejumlah potensi daerah yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Rakernas PMKRI menegaskan bahwa tiga sektor penting harus mendapat perhatian dari pemerintah, antara lain; perikanan, kelautan, dan pariwisata.
Sebagaimana ditulis Ambon Ekspress, PMKRI menilai tiga sektor andalan tersebut, jika ditunjang oleh tata kelola pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dapat menjadi penopang PDRB daerah kabupaten Maluku Tenggara.
Menurut Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Lydia Natalia, sebagaimana ditulis Kompas, pembangunan yang tidak merata menyebabkan kondisi wilayah Indonesia bagian timur masih jauh tertinggal dari Indonesia bagian barat. Padahal, program pemerataan pembangunan selalu menjadi agenda utama dalam setiap kepemimpinan nasional.
Oleh karena itu, Lydia menilai, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan keseriusan pemimpin dengan pandangannya yang melihat Indonesia timur jadi satu kesatuan Indonesia. ”Pemimpin negarawan bisa melihat kondisi ini secara keseluruhan. Kami tetap optimistis, pemilu kali ini akan melahirkan pemimpin yang negarawan,” kata dia.
Lydia mencontohkan, potensi di Maluku sangat besar sehingga bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat. Hal itu tentu membutuhkan campur tangan pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan, termasuk anggaran.
”Secara geografis, Maluku sangat bagus untuk dikembangkan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Lydia. Luas wilayahnya 46.914,03 kilometer persegi, wilayah laut mendominasi 92,4 persen, sedangkan sisanya daratan.
”Salah satu rekomendasi rakernas itu adalah mendorong agar Provinsi Maluku dijadikan sentra produksi dan pengolahan ikan nasional,” ujar Lidya.
Penguatan sektor tersebut juga diakui Menko Perekonomian Hatta saat membuka rakernas itu. Hatta, didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dan Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun, memanen rumput laut di Desa Letvuan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
”Pemerintah terus mendorong agar sektor kelautan dan perikanan menjadi andalan Provinsi Maluku,” kata Hatta. Meski demikian, diakui alokasi anggaran sektor tersebut di Indonesia masih minim.
Demikian sikap politik Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), yang dicetuskan dalam rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kegiatan ini berlangsung pada 22 - 29 Maret 2014.
Rakernas tersebut melahirkan 15 rekomendasi. Salah satunya, PMKRI menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah di daerah Indonesia barat dan timur. PMKRI menilai, pemerintah masih lebih mementingkan pembangunan kawasan barat dan mengabaikan kawasan timur Indonesia.
PMKRI juga mengkaji sejumlah potensi daerah yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Rakernas PMKRI menegaskan bahwa tiga sektor penting harus mendapat perhatian dari pemerintah, antara lain; perikanan, kelautan, dan pariwisata.
Sebagaimana ditulis Ambon Ekspress, PMKRI menilai tiga sektor andalan tersebut, jika ditunjang oleh tata kelola pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dapat menjadi penopang PDRB daerah kabupaten Maluku Tenggara.
Menurut Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Lydia Natalia, sebagaimana ditulis Kompas, pembangunan yang tidak merata menyebabkan kondisi wilayah Indonesia bagian timur masih jauh tertinggal dari Indonesia bagian barat. Padahal, program pemerataan pembangunan selalu menjadi agenda utama dalam setiap kepemimpinan nasional.
Oleh karena itu, Lydia menilai, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan keseriusan pemimpin dengan pandangannya yang melihat Indonesia timur jadi satu kesatuan Indonesia. ”Pemimpin negarawan bisa melihat kondisi ini secara keseluruhan. Kami tetap optimistis, pemilu kali ini akan melahirkan pemimpin yang negarawan,” kata dia.
Lydia mencontohkan, potensi di Maluku sangat besar sehingga bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat. Hal itu tentu membutuhkan campur tangan pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan, termasuk anggaran.
”Secara geografis, Maluku sangat bagus untuk dikembangkan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Lydia. Luas wilayahnya 46.914,03 kilometer persegi, wilayah laut mendominasi 92,4 persen, sedangkan sisanya daratan.
”Salah satu rekomendasi rakernas itu adalah mendorong agar Provinsi Maluku dijadikan sentra produksi dan pengolahan ikan nasional,” ujar Lidya.
Penguatan sektor tersebut juga diakui Menko Perekonomian Hatta saat membuka rakernas itu. Hatta, didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dan Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun, memanen rumput laut di Desa Letvuan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
”Pemerintah terus mendorong agar sektor kelautan dan perikanan menjadi andalan Provinsi Maluku,” kata Hatta. Meski demikian, diakui alokasi anggaran sektor tersebut di Indonesia masih minim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar